politikku

Daulat Rakyat

Ujian sesungguhnya sedang dihadapi oleh Bangsa ini. Ketika pihak asing mencoba menunjukkan keinginan memperkuat dominasinya, bertemu dengan Pemerintahan yang begitu terbuka terhadap penguasaan tersebut menunjukkan kepada kita betapa Kuasa Modal sangat kuat mempengaruhi jalan kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Utusan asing yang ikut mempengaruhi UU yang dilahirkan di Indonesia menunjukkan dengan gamblang bahwa rumah tangga negara kita sudah jauh dicampuri oleh keinginan asing. RUU Penghapuran Kekerasan Seksual (P-KS), RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan dan lain-lain bagaikan kejar tayang ingin dikebut oleh Pemerintah dan DPR sementara materi di dalamnya banyak yang luput dari pantauan masyarakat. Beruntung beberapa elemen masyarakat yang masih peduli tidak membiarkan ini terjadi dan dengan jeli mengawal pesan-pesan tersembunyi yang ada dala RUU. Secara mencolok oligarkhi sudah masuk ke ruang-ruang politisi dan semoga tidak ada politik dagang sapi.

Kedaulatan Rakyat sebagai otoritas yang harus mengontrol keadaan. Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif jangan lalu menjadi cek kosong yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para mandataris untuk membuat kebijakan tanpa kontrol. Dalam sebuah diskudi yang diselenggarakan oleh Lembaga Polsight menyebutkan bahwa Civil Society sebagai penyeimbang hegemoni pengusaha dan politisi harus dikuatkan dan alur informasi ke masyarakat harus diolah dan menghasilkan fungsi sosial sebagai fungsi kontrol pada jalannya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh para eksekutif. Partisipasi Publik harus terus didorong dalam penyusunan Peraturan Perundangan di Pusat maupun di daerah.

Ngopi Reboan Polsight sebuah Lembaga Kajian

Pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat semoga dapat menjaga nalar dan kewarasan penyelenggara negara untuk benar-benar bekerja untuk kebaikan masyarakat. “Perselingkuhan” yang dilakukan oleh oknum politisi dan pejabat negara bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat runtuh, padahal lembaga legislatif dan eksekuttif tetap sangat diperlukan untuk menyelenggarakan negara secara baik dan terencana. Tentu saja diperlukan para politisi yang tetap memegang teguh moralnya, memahami visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Forum-forum diskusi untuk mengartikulasikan pemikiran dan terbukanya lembaga DPR/DPRD untuk bisa diakses oleh seluas-luasnya masyarakat akan dapat menjaga agar sistem Pemerintahan di Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif bisa berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Sejatinya, banyak sekali permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan apabila komunikasi berjalan dengan baik antara Masyarakat dengan anggota DPRD sebagai wakil mereka dan dengan birokrasi sebagai pelaksana amanat penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Anggota Dewan menerima aspirasi Masyarakat

Seperti Kamis kemarin 26 September 2019 para pendidik yang diwakili oleh FKKS (Forum Komunikasi Kepala Sekolah) SMP menyampaikan aspirasi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Sekolah Swasta di Kota Bandung -terutama- karena kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung. Dengan mudahnya masyarakat menyampaikan aspirasinya, ada banyak permasalahan di masyarakat yang bisa segera ditangani. Disisi lain anggota legislatif terbantu untuk bisa menjalankan Fungsi Pengawasan yang melekat pada dirinya terhadap Pemerintah yang menjadi tanggungjawabnya. Kerjasama kolektif berbagai pihak pilar politik ini akan memberi dsampat yang baik pada pembangunan Masyarakat Madani atau civil society yang kita idam-idamkan.

Dalam era Revolusi Industri 4,0 dimana digitalisasi menjadi platformnya, semua elemen masyarakat harus mampu mengimbangi dan bergerak menyesuaikan dengan keadaan ini. Selain individu, bidang bisnis adalah yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan era ini. Disinyalir Pemerintah/ Birokrasi dan DPRD termasuk didalamnya termasuk yang paling lambat menerima dan menyesuaikan dengan perkembangan ini. Payung Hukum melalui aturan perundangan harus mampu mengimbangi kecepatan Revolusi Industri termasuk Era Disrupsi 4.0 yang bergerak begitu cepat. Barangkali juga harus dirumuskan dan antisipasi terbentuknya Civil Society 4.0 dimana keterbukaan informasi sudah bisa dirambah oleh gadget ditangan setiap individu masyarakat. Pengawasan kerja Pemerintah Daerah (Pemkot dan DPRD) bisa langsung dipantau oleh masyarakat.

Acara Para Kepala Daerah di Jawa Barat

Kini apapun yang dikerjakan oleh para abdi rakyat bisa terlihat dan dinilai oleh masyarakat melalui media sosial. Para jurnalis hampir ketinggalan berita karena setiap orang dapat menjadi jurnalis dan menyimpulkan semua keadaan sesuai dengan persepsinya. Tetapi ada yang tidak boleh berubah, yaitu bahwa pemegang kedaulatan sesungguhnya adalah Rakyat. Maka rakyatlah yang berhak menagih hasil kerja para penyelenggara negara tersebut. Apanila mereka tidak bekerja sesuai dengan harapan maka Rakyat bisa dengan keras menyuarakan protes dan memberi pengadilan dengan meninggalkan/ tidak memilih lagi orang-orang yang mengkhianatinya. Daulat Rakyat harus tetap dijaga dalam naungan aturan pemilik daulat Tertinggi yaitu Allah Yang Maha Kuasa.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close